NEGARA DEMOKRASI-KONSTITUSI
Penyerap aspirasi dan penyalur suara rakyat Indonesia.
PENDIDIKAN POLITIK RAKYAT
Indonesia menjamin demokrasi dan hak asasi manusia.
Politik Menyelamatkan, Menyelesaikan Revolusi Indonesia
Melaksanakan kehendak rakyat. Surat suara lebih kuat dari peluru.
ALASAN UMUM POLITIK
Butuh arus kompas dan pikiran yang tenang. Seluruh seni politik terdiri dari mengarahkan irasionalitas manusia secara rasional.

Perjuangan Kami

HAK UNTUK MEMILIH & HAK UNTUK HIDUP BERMARTABAT

Lawan Kezaliman
Lawan Kezaliman

Kezaliman adalah kehilangan dan kegelapan. Mulailah melawan ketidakadilan terhadap diri sendiri, ketidakadilan pada sesama manusia, dan ketidakadilan pada tuhanmu.

Lawan dengan sabar terhadap kezaliman dan kesewenang-wenangan penguasa, karena ketidakadilan tentu menjadi masalah serius dan akan diperhitungkan di masa depan.

Kesetiaan kepada negara selalu ada. Loyalitas kepada pemerintah, jika memang layak.

Tegakkan Keadilan
Tegakkan Keadilan

Sabar melawan ketidakadilan, menyalurkan harapan, merawat kedamaian dan kemenangan akal dan keadilan dengan kebaikan yang jujur.

Membuat dan mewujudkan berdasarkan filosofi dan tujuan untuk memberikan kebahagiaan dan kemakmuran bagi masyarakat Indonesia.

Tunjukan Kebenaran
Tunjukan Kebenaran

Mereka mungkin dapat menipu semua orang untuk beberapa waktu, mereka bahkan mungkin menipu beberapa orang sepanjang waktu, tetapi mereka tidak dapat menipu semua orang sepanjang waktu.

Kita harus mengambil sikap terhadap setiap kesalahan yang terjadi, karena hati nurani memberitahu kita bahwa itu tidak benar.

BERDASARKAN KEYAKINAN DAN PERSATUAN

Lindungi negara dari kehancuran dan perpecahan, dari tirani politik, ekonomi, sosial, hukum dan kemanusiaan, dari ketidakadilan yang telah menghancurkan martabat manusia dan yang telah merampas hak asasi manusia.

Hapus Stagnasi Terhadap...

Stigmatisasi, pengerdilan, pengucilan, pembusukan, dan pembunuhan.

5 KEKUATAN UMMAT

Menyalurkan aspirasi ummat; Membentengi hati ummat; Bersama ummat; Berkorban dalam berjuang memberikan solusi kepada ummat;, serta Memberikan bantuan menuju keadilan dan kesejahteraan yang dicita-citakan bangsa dan negara kita.

Gerakan Kami

Bukan hanya jari telunjuk yang lurus, tapi keadilan juga harus lurus.

SELAMATKAN BUMI INDONESIA
SELAMATKAN BUMI INDONESIA

dari politik oligarki yang menggerogoti kepemilikan tanah rakyat.

PPHN - GIGI MUNDUR RODA DEMOKRASI KITA
PPHN - GIGI MUNDUR RODA DEMOKRASI KITA

membawa kita kembali ke era reformasi, baju baru GBHN.

KPK SEKARAT, MAKA RAKYAT MELARAT
KPK SEKARAT, MAKA RAKYAT MELARAT

jangan biarkan otoritarianisme, oligarki, tirani minoritas terus merajalela.

EMPATIK BERSUARA DALAM ASPIRASI NYATA
EMPATIK BERSUARA DALAM ASPIRASI NYATA

terhadap persoalan kehidupan masyarakat yang jauh dari keadilan dan kesejahteraan.

Testimoni

APA KATA ORANG TENTANG PARTAI UMMAT

"Saya kagum dan berpendapat bahwa Partai Ummat hebat, karena sangat agresif dalam menjalankan berbagai kegiatan daerah, para pendiri dan tokoh sentral juga turun gunung dalam berbagai pengukuhan kepengurusan nasional, sehingga berita sangat antusias untuk dihubungkan. ke media sosial, lokal dan nasional. Partai Ummat dapat memperoleh dukungan dan dukungan penuh dari masyarakat luas dan besar di Pemilu 2024.”

Dr. Musni Ummar, SH., M.Si., Ph.D
Dr. Musni Ummar, SH., M.Si., Ph.D Pendiri Musni Ummar Research & Consulting

“Partai Ummat merupakan darah segar perkembangan demokrasi di Indonesia dan berdampak positif dalam menegakkan negara demokrasi konstitusional.”

 Prof. Dr. H. M. Mahfud Mahmodin, S.H., S.U., M.I.P.
Prof. Dr. H. M. Mahfud Mahmodin, S.H., S.U., M.I.P. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan ke-14 Republik Indonesia

“Partai Ummat harus Istiqamah (memiliki pemahaman Islam, bertanggung jawab, dan memiliki ketahanan), itu pegangan penting sebagai partai Islam. Nafas organisasi adalah pertemuan, dan darahnya adalah dana. Menghadapi apapun, pegangan harus ikhlaslah Lillahi Ta'ala. Keikhlasan bukanlah penampilan.”

Prof. Dr. Nano Prawoto, SE., M.Si.
Prof. Dr. Nano Prawoto, SE., M.Si. Pimpinan Daerah Muhammadiyah - DI. Yogyakarta

Pembaruan Terkini

SUDUT PANDANG

1 TAHUN PARTAI UMMAT

Semakin Mantap Lawan Kezaliman, Tegakkan Keadilan.

Partai Ummat semakin mantap dalam perjuangan melawan kezaliman dan menegakkan keadilan setelah genap berumur satu tahun pada Senin, 17 Ramadhan 1443 Hijriah atau Senin, 18 April 2022 Masehi.

Ketua Umum Partai Ummat Ridho Rahmadi mengatakan Partai Ummat telah mampu memantapkan konsilidasi internal selama satu tahun ini dengan terbentuknya DPW di 34 provinsi dan mulai menggeliatnya kerja-kerja politik menjelang Pemilu 2024.

Read More

USULKAN INDONESIA JADI PENENGAH KONFLIK RUSIA-UKRAINA

Partai Ummat menyarankan pemerintah Indonesia untuk menawarkan diri menjadi penengah konflik antara Rusia dan Ukraina yang sangat potensial bisa berdampak pada instabilitas politik dan ekonomi global.

“Sebagai negara yang pernah menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB, Indonesia punya kans yang sangat besar menjadi penengah konflik. Indonesia sudah lama dikenal sebagai penggerak Gerakan Non Blok dan insya Allah akan dipercayai oleh kedua belah pihak yang sedang berkonflik,” kata Ketua Umum Partai Ummat Ridho Rahmadi, Senin (28/2).

Read More

UU IKN CACAT SECARA KONSTITUSIONAL, BERTENTANGAN UUD 1945

Partai UMMAT menilai Undang-Undang Ibu Kota Negara cacat secara konstitusional karena bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang yang bertentangan dengan UUD 1945 harus ditolak. Karena dasar dari pemindahan ini adalah Undang-Undang yang cacat, maka Partai Ummat mendesak pemerintah untuk membatalkan rencana kepindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur.

Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang.

Read More

KRITIK OLIGARKI… AJUKAN JUDICIAL REVIEW 0%

Partai Ummat mengajukan judicial review atau peninjauan kembali materi Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum ke Mahkamah Konstitusi (MK) agar ambang batas 20 persen syarat pencalonan Presiden dan Wakil Presiden dihapuskan menjadi nol persen.

Ketua Umum Partai Ummat Ridho Rahmadi mengatakan Partai Ummat memohon kepada MK agar mengabulkan permohonan penghapusan ambang batas (presidential threshold) 20 persen sebagai syarat pencalonan Presiden dan Wakil Presiden karena beberapa alasan.

Read More