Kezaliman dinegeri ini kian memuncak, hampir ke segala penjuru negeri ini kita lihat, terjadinya kezaliman ekonomi, kezaliman hukum, kezaliman sosial, kezaliman politik, kezaliman pendidikan, kezaliman kesehatan, hingga kezaliman kemanusian. Sampai ada yang mengatakan “Biar mati berdiri daripada mati kami hidup berlutut, karena kami mau menjadi tuan rumah di negeri sendiri”, inilah teriakan sesorang suara anak bangsa yang sejak nenek-moyangnya pada abad ke-19 telah tinggal di pulau Rempang, mereka akan digusur bersama seluruh sejarah budaya melayunya, yang tidak habis pikir, ini semua dilakukan oleh negara sendiri, untuk membangun Rempang Eco-City. Kemana nurani pemerintah yang telah disumpah itu, dalilnya adalah ini milik negara dan atas nama Program Strategis Nasional, kalau itu memang tanah ini milik negara, sekarang kami tanya, negara ini milik siapa? milik rakyat atau milik PT. Makmur Elok Graha, pengembang Rempang Eco-City itu?, sekali lagi kita tanya, negara ini milik rakyatkah atauk milik Tomy Winata, bos milik PT. Makmur Elok Graha?

Hati kami, Partai Ummat sepenuhnya bersama rakyat pulau Rempang dengan segenap sejarah besar dan peradaban melayunya. Kita semua membenci dan tidak akan membiarkan kezaliman, Partai Ummat mendesak pemerintah untuk membatalkan rencana pembangunan Rempang Eco-City dan pabrik kaca XINYI Group dari China, dan meminta agar pemerintah mengembalikan kehidupan masyarakat melayu di Rempang seperti semula, termasuk membebaskan 8 tersangka yang ditahan karena demonstrasi penolakan yang lalu.

Penentuan ambang batas parlemen dalam keikutsertaan untuk memperoleh kursi anggota DPR RI berdasarkan batas perolehan suara dan jumlah suara sah secara nasional yang tertuang dalam UU No.7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pada Pasal 414 Ayat (1), dimana ternyata penentuannya secara logika tidak masuk akal dan sangat merugikan partai politik peserta pemilu. Bahwa terdapat keganjilan penentuan ambang batas parlemen empat persen (4%) yang basisnya berdasarkan suara sah syarat berbasis perolehan suara dan jumalah suara sah secara nasional, bukan perolehan kursi di beberapa Daerah Pemilihan, jadi jika disimulasikan antara perolehan kursi yang berhasil di dapat dari 47 Dapil yang memiliki jumlah pemilihnya sedikit, dibandingkan dengan perolehan kursi yang berhasil di dapat dari 19 Dapil yang memiliki jumlah pemilihnya banyak, maka partai tersebut bisa langsung melenggang ke DPR RI.

Hasil kajian dan simulasi yang telah dilakukan Partai Ummat, menunjukkan partai politik peserta pemilu nanti, bagi yang berhasil meraih kursi di setiap daerah pemilihan di luar Pulau Jawa, dan beberapa kursi di dapil Pulau Jawa sebanyak 47 kursi, atau setara dengan lebih dari delapan persen (8%) jumlah total kursi DPR RI, maka bila 47 kursi itu dikonversi menjadi suara (votes) maka hanya menjadi 3,34 persen suara sah nasional. Dengan demikian, maka partai politik tersebut otomatis tidak lolos masuk Senayan karena ambang batas parlemen atau parliamentary threshold itu dibawah empat persen (4%) suara sah nasional.

Ambang batas parlemen 4% berarti adanya suara yang terbuang sebanyak 22,08% atau bisa dikatakan sejumlah +/- 22.973.1010 suara pemilih yang terbuang. Jika dihitung dengan formula Gallagher atau Least Squares Index (Lsq), maka indeks Disproporsional terjadi peningkatan. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa semakin tinggi besaran ambang batas, maka hasil pemilu semakin menjadi tidak proposional, disitulah Partai Ummat menggugat ke MK atas ketidakadilan aturan ini.

Sebagai contoh sebelumnya dari bentuk ketidakadilan melalui penentuan ambang batas parlemen ini, bisa dilihat pada kasus PPP, dimana dalam Pemilu 2019, mereka meraih 4,52 persen suara sah nasional, padahal hanya meraih 19 kursi dari dapil padat penduduk di sejumlah propinsi di Indonesia.

Penerapan ambang batas parlemen yang hanya berdasar atas perolehan suara sah nasional, kata Ridho, selain sangat tidak masuk akal, juga tidak proporsional, dan tidak adil. “Bahkan lebih dari itu, sangat tidak mencerminkan keterwakilan pemilih yang tersebar dan beragam di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.” 

Ridho Rahmadi mengatakan atas dasar hal ini maka Partai Ummat mengajukan Permohonan Pengujian atas Pasal 414 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) terhadap norma Pasal 1 Ayat (3) dan Pasal 22E ayat (1) serta Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

Terkait hal tersebut, Ridho menegaskan bila Partai Ummat kini memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Pasal 414 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, membatalkannya demi hukum, dan melakukan perbaikan atasnya.

 “Kami akan memohon kepada Mahkamah Konstitusi agar basis ambang batas perlemen atau parliamentary threshold tidak hanya didasarkan pada jumlah empat persen (4%) suara (votes), tetapi juga dari jumlah empat persen (4%) kursi di parlemen.”

Anies Rasyid Baswedan sebagai Capres dan munculnya Muhaimin Iskandar sebagai Cawapres tentunya mengejutkan berbagai pihak, hingga telah terjadinya perubahan peta koalisi saat ini. Sebagai salah satu partai pendukung, Inshaa Allah, Partai Ummat tetap pada posisi yang sama dari sebelumnya sesuai Rakernas di tahun ini, bahwa tetap mendukung Anies Rasyid Baswedan sebagai Capres.

Ridho Rahmadi sebagai Ketua Umum Partai Ummat, mengatakan bahwa partainya tetap akan senantiasa waspada akan dinamika yang terus berubah. Tentu saja sambil tetap awas, melihat ke mana arah angin berhembus, dan bersiap terhadap perubahan cuaca yang mendadak.

Pasangan duet Anies Rasyid Baswedan dan Muhaimin Iskandar (Gus Muhaimin/Cak Imin), bisa jadi membuka jalan persatuan umat, dalam pandangan positif, Inshaa Allah bisa menjadi harapan sebagai pembuka jalan bagi persatuan ummat, khususnya bagi Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU), yang dirindukan oleh bangsa Indonesia sejak lama.

Kita wajib menjaga kemerdekaaan dan kedaulatan Bangsa Indonesia, tidak hanya di dunia nyata, namun di dunia kehidupan digital kita. Kedaulatan digital artinya kita memiliki kuasa dan kontrol penuh yang utuh, terhadap segala macam isi dan aktifitas dalam kehidupan digital di Indonesia. Untuk dipahami bahwa kuasa dan kontrol disini bukan berarti membatasi yang terlalu berlebihan, tapi lebih mengatur untuk menjaga kehidupan digital Indonesia pada semua aspek (eknomoi, sosial, politik, pertahanan dan keamanan, dan aspek lainnya) sehingga terlindungi dari berbagai ancaman yang khususnya datang dari luar.

Tentang ancaman yang datang dari luar, Ridho Rahmadi ingin mengingatkan tentang “BEIJING EFFECT”, sebuah proyeksi penjajahan digital oleh China yang secara komprehensif dan detil dibahas dalam sebuah artikel/jurnal oleh Matthew S. Erie dan Thomas Streinz yang berjudul “The Beijing Effect: China’s ‘Digital Silk Road’ as Transnational Data Governance”.

Download – Journal “The Beijing Effects”