SIKAP & KEBIJAKAN

KPU RI pada malam hari ini, tanggal 14 November 2023, menggelar Pengundian Nomor Urut Capres-Cawapres untuk ketiga pasangan yang telah ditetapkan, antara lain untuk pasangan Anies Rasyid Baswedan-Muhaimin Iskandar, Ganjar Pranowo-Mahfud MD, dan Probowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

PARTAI UMMAT sebagai partai pendukung pasangan AMIN (Anies Rasyid Baswedan-Muhaimin Iskandar) dihadiri oleh Ketua Umum (Ridho Rahmadi) dan Sekretaris Jenderal (Taufik Hidayat) ikut menghadiri, mengawal, dan akan terus berkomitmen menjadi barisan perjuangan mengantarkan pasangan AMIN mencapai puncaknya yaitu sebagai pemimpin negeri ini, terpilih sebagai Presiden-Wakil Presiden RI 2024 – 2029. Aamiin.

Selang satu hari setelah PARTAI UMMAT mendeklarasikan pengesahan dan keputusan dukungan atas Pasangan AMIN (Anies Rasyid Baswedan – Abdul Muhaimin Iskandar) dalam kontestasi Pilpres 2024 oleh Majelis Syuro Partai Ummat di Sleman, Yogyakarta. Esok harinya pada tanggal 19 Oktober 2023, dihari Pendaftaran Pasangan AMIN oleh 3 Partai Pengusung (NASDEM, PKB, PKS) ke KPU RI, setelah itu disekitar pukul 15:30 WIB, Partai Ummat yang dipimpin langsung oleh Ketua Umum Ridho Rahmadi berkunjung ke Posko Utama Koalisi Perubahan untuk menyampaikan langsung surat keputusan Majelis Syuro terhadap dukungan Pasangan AMIN sebagai Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden untuk periode 2024 – 2029. Pertemuan itu dihadiri langsung oleh Anies Rasyid Baswedan, didampingi oleh Ketua DPP Partai Nasdem, dan Ketua Tim Sukses Pemenangan AMIN, Sudirman Said.

18 OKTOBER 2023 di YOGYAKARTA

Partai Ummat melalui pengesahan keputusan Majelis Syuro resmi mendeklarasikan sebagai partai pendukung dalam pemenangan capres dan cawapres dalam pilpres 2024 kepada pasangan AMIN (Anies Rasyid Baswedan dan Abdul Muhaimin Iskandar). #aminkanindonesia

Ini adalah sikap Partai Ummat untuk menghadapi Pilipres 2024 yang amat sangat menentukan nasib bangsa dan negara Indonesia yang kita cintai bersama, tanpa ragu-ragu secara 100% mulai dari ranting, cabang, daerah, wilayah, hingga pusat tanpa terkecuali dengan seluruh tenaga pikiran dan kemampuan melalui instrukri bagi para jajaran Partai Ummat akan terus berjuang mendukung untuk kemenangan AMIN.

Pasangan AMIN, Inshaa Allah akan mampu membawa penyegaran dan perubahan serta perbaikan untuk negeri ini, membebaskan negara Indonesia dari sejumlah persoalan dari kezaliman di bidang politik maupun ekonomi.

Majelis Syuro Partai Ummat menginstruksikan Dewan Pengurus Pusat secara jajaran organisasi dibawahnya untuk segera diimplementasikan dukungan untuk kemenangan pasangan AMIN.

Berikut 4 (Empat) poin keputusan Masjelis Syuro Partai Ummat. diantaranya:

1. Menetapkan dukungan kepada Anies Rasyid Baswedan dan Abdul Muhaimin Iskandar sebagai calon Presiden dan calon Wakil Presiden Republik Indonesia periode tahun 2024- 2029.
2. Mewajibkan seluruh jajaran Partai Ummat dari tingkat pusat, wilayah, daerah, kecamatan, ranting, dan seluruh keluarga besar Partai Ummat untuk ikut serta memenangkan Anies Rasyid Baswedan dan Abdul Muhaimin Iskandar.
3. Menginstruksikan kepada seluruh jajaran Partai Ummat di seluruh tingkatan untuk melakukan konsolidasi, komunikasi, dan koordinasi baik internal partai maupun eksternal partai dalam hal ini dengan partai-partai pengusung dan pendukung lainnya, relawan-relawan dan masyarakat umum untuk mengoptimalkan dukungan politik demi tercapainya kemenangan Anies Rasyid Baswedan dan Abdul Muhaimin Iskandar.

Partai Ummat mengutuk keras agresi militer Israel ke Gaza, Palestina, yang menyebabkan jatuhnya korban ratusan sipil rakyat Palestina atas keganasan penjajahan Israel yang didukung Barat. Kezaliman yang dilakukan tantara Israel secara membabi buta dengan tidak menghormati hak-hak dan fasilitas sipil harus dihentikan. Karenanya Partai Ummat mengutuk keras agresi penjajah Israel ini.

Partai Ummat menyampaikan dukungan kepada pejuang Palestina yang saat ini melancarkan operasi “Badai al-Aqsha” untuk menghentikan kezaliman Israel. Operasi tersebut merupakan reaksi balasan pejuang Palestina terhadap penjajah Israel yang selalu merampas hak-hak rakyat Palestina. Setiap hari Israel membangun pemukiman ilegal, merampas tanah dan mengusir rakyat Palestina, membunuhi warga tak berdosa termasuk anak-anak dan wanita. Warga Palestina sudah menderita terlalu lama. Mereka terusir dari tanah air mereka.

Operasi Badai al-Aqsha adalah bentuk perlawanan rakyat Palestina terhadap Israel yang juga selalu menistakan Masjid Al-Aqsha, yaitu salah satu masjid bersejarah paling dimuliakan umat Islam sedunia. Israel tidak henti-hentinya menyerang tempat ibadah yang dimuliakan oleh umat Islam, melarang kaum Muslimin untuk beribadah di tempat sucinya sendiri, dan menyerang wanita yang berjaga di Masjid al-Aqsha.

Partai Ummat mengajak umat Islam untuk terus mendukung perjuangan bangsa Palestina hingga meraih kemerdekaan. “Kami menyerukan kepada umat Islam untuk melakukan qunut nazilah dan memberikan bantuan kemanusiaan sebagai upaya nyata dalam menolong warga Palestina.

Kezaliman dinegeri ini kian memuncak, hampir ke segala penjuru negeri ini kita lihat, terjadinya kezaliman ekonomi, kezaliman hukum, kezaliman sosial, kezaliman politik, kezaliman pendidikan, kezaliman kesehatan, hingga kezaliman kemanusian. Sampai ada yang mengatakan “Biar mati berdiri daripada mati kami hidup berlutut, karena kami mau menjadi tuan rumah di negeri sendiri”, inilah teriakan sesorang suara anak bangsa yang sejak nenek-moyangnya pada abad ke-19 telah tinggal di pulau Rempang, mereka akan digusur bersama seluruh sejarah budaya melayunya, yang tidak habis pikir, ini semua dilakukan oleh negara sendiri, untuk membangun Rempang Eco-City. Kemana nurani pemerintah yang telah disumpah itu, dalilnya adalah ini milik negara dan atas nama Program Strategis Nasional, kalau itu memang tanah ini milik negara, sekarang kami tanya, negara ini milik siapa? milik rakyat atau milik PT. Makmur Elok Graha, pengembang Rempang Eco-City itu?, sekali lagi kita tanya, negara ini milik rakyatkah atauk milik Tomy Winata, bos milik PT. Makmur Elok Graha?

Hati kami, Partai Ummat sepenuhnya bersama rakyat pulau Rempang dengan segenap sejarah besar dan peradaban melayunya. Kita semua membenci dan tidak akan membiarkan kezaliman, Partai Ummat mendesak pemerintah untuk membatalkan rencana pembangunan Rempang Eco-City dan pabrik kaca XINYI Group dari China, dan meminta agar pemerintah mengembalikan kehidupan masyarakat melayu di Rempang seperti semula, termasuk membebaskan 8 tersangka yang ditahan karena demonstrasi penolakan yang lalu.

Penentuan ambang batas parlemen dalam keikutsertaan untuk memperoleh kursi anggota DPR RI berdasarkan batas perolehan suara dan jumlah suara sah secara nasional yang tertuang dalam UU No.7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pada Pasal 414 Ayat (1), dimana ternyata penentuannya secara logika tidak masuk akal dan sangat merugikan partai politik peserta pemilu. Bahwa terdapat keganjilan penentuan ambang batas parlemen empat persen (4%) yang basisnya berdasarkan suara sah syarat berbasis perolehan suara dan jumalah suara sah secara nasional, bukan perolehan kursi di beberapa Daerah Pemilihan, jadi jika disimulasikan antara perolehan kursi yang berhasil di dapat dari 47 Dapil yang memiliki jumlah pemilihnya sedikit, dibandingkan dengan perolehan kursi yang berhasil di dapat dari 19 Dapil yang memiliki jumlah pemilihnya banyak, maka partai tersebut bisa langsung melenggang ke DPR RI.

Hasil kajian dan simulasi yang telah dilakukan Partai Ummat, menunjukkan partai politik peserta pemilu nanti, bagi yang berhasil meraih kursi di setiap daerah pemilihan di luar Pulau Jawa, dan beberapa kursi di dapil Pulau Jawa sebanyak 47 kursi, atau setara dengan lebih dari delapan persen (8%) jumlah total kursi DPR RI, maka bila 47 kursi itu dikonversi menjadi suara (votes) maka hanya menjadi 3,34 persen suara sah nasional. Dengan demikian, maka partai politik tersebut otomatis tidak lolos masuk Senayan karena ambang batas parlemen atau parliamentary threshold itu dibawah empat persen (4%) suara sah nasional.

Ambang batas parlemen 4% berarti adanya suara yang terbuang sebanyak 22,08% atau bisa dikatakan sejumlah +/- 22.973.1010 suara pemilih yang terbuang. Jika dihitung dengan formula Gallagher atau Least Squares Index (Lsq), maka indeks Disproporsional terjadi peningkatan. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa semakin tinggi besaran ambang batas, maka hasil pemilu semakin menjadi tidak proposional, disitulah Partai Ummat menggugat ke MK atas ketidakadilan aturan ini.

Sebagai contoh sebelumnya dari bentuk ketidakadilan melalui penentuan ambang batas parlemen ini, bisa dilihat pada kasus PPP, dimana dalam Pemilu 2019, mereka meraih 4,52 persen suara sah nasional, padahal hanya meraih 19 kursi dari dapil padat penduduk di sejumlah propinsi di Indonesia.

Penerapan ambang batas parlemen yang hanya berdasar atas perolehan suara sah nasional, kata Ridho, selain sangat tidak masuk akal, juga tidak proporsional, dan tidak adil. “Bahkan lebih dari itu, sangat tidak mencerminkan keterwakilan pemilih yang tersebar dan beragam di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.” 

Ridho Rahmadi mengatakan atas dasar hal ini maka Partai Ummat mengajukan Permohonan Pengujian atas Pasal 414 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) terhadap norma Pasal 1 Ayat (3) dan Pasal 22E ayat (1) serta Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

Terkait hal tersebut, Ridho menegaskan bila Partai Ummat kini memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Pasal 414 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, membatalkannya demi hukum, dan melakukan perbaikan atasnya.

 “Kami akan memohon kepada Mahkamah Konstitusi agar basis ambang batas perlemen atau parliamentary threshold tidak hanya didasarkan pada jumlah empat persen (4%) suara (votes), tetapi juga dari jumlah empat persen (4%) kursi di parlemen.”

Anies Rasyid Baswedan sebagai Capres dan munculnya Muhaimin Iskandar sebagai Cawapres tentunya mengejutkan berbagai pihak, hingga telah terjadinya perubahan peta koalisi saat ini. Sebagai salah satu partai pendukung, Inshaa Allah, Partai Ummat tetap pada posisi yang sama dari sebelumnya sesuai Rakernas di tahun ini, bahwa tetap mendukung Anies Rasyid Baswedan sebagai Capres.

Ridho Rahmadi sebagai Ketua Umum Partai Ummat, mengatakan bahwa partainya tetap akan senantiasa waspada akan dinamika yang terus berubah. Tentu saja sambil tetap awas, melihat ke mana arah angin berhembus, dan bersiap terhadap perubahan cuaca yang mendadak.

Pasangan duet Anies Rasyid Baswedan dan Muhaimin Iskandar (Gus Muhaimin/Cak Imin), bisa jadi membuka jalan persatuan umat, dalam pandangan positif, Inshaa Allah bisa menjadi harapan sebagai pembuka jalan bagi persatuan ummat, khususnya bagi Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU), yang dirindukan oleh bangsa Indonesia sejak lama.

Kita wajib menjaga kemerdekaaan dan kedaulatan Bangsa Indonesia, tidak hanya di dunia nyata, namun di dunia kehidupan digital kita. Kedaulatan digital artinya kita memiliki kuasa dan kontrol penuh yang utuh, terhadap segala macam isi dan aktifitas dalam kehidupan digital di Indonesia. Untuk dipahami bahwa kuasa dan kontrol disini bukan berarti membatasi yang terlalu berlebihan, tapi lebih mengatur untuk menjaga kehidupan digital Indonesia pada semua aspek (eknomoi, sosial, politik, pertahanan dan keamanan, dan aspek lainnya) sehingga terlindungi dari berbagai ancaman yang khususnya datang dari luar.

Tentang ancaman yang datang dari luar, Ridho Rahmadi ingin mengingatkan tentang “BEIJING EFFECT”, sebuah proyeksi penjajahan digital oleh China yang secara komprehensif dan detil dibahas dalam sebuah artikel/jurnal oleh Matthew S. Erie dan Thomas Streinz yang berjudul “The Beijing Effect: China’s ‘Digital Silk Road’ as Transnational Data Governance”.

Download – Journal “The Beijing Effects”

Ketua Umum “Ridho Rahmadi” menyampaikan sudut pandang politik kekiniannya yang mengawali dengan QS. Al Baqarah (سورة البقرة), Ayat 40 untuk pidato beliau di setiap kegiatan ROAD SHOW “Konsolidasi DPD/DPW” di setiap Daerah/Provinsi di Indonesia. Dimana mengambarkan bagaimana rezim atau pemegang kekuasaan menggunakan kekuasaannya karena takut diambil secuil kekuasaannya, dan mereka lakukan berbagai macam upaya demi melindungi kekuasaannya tersebut.

Ridho Rahmadi mengatakan bahwa “Sampai-sampai diupayakan pula tiga periode untuk pemimpin negara Indonesia saat ini, jadi ayat ini bercertia bagaimana Firaun saking takutnya kekuasan ini diambil, seluruh bayi pada zaman itu yang baru lahir dibunuh, dan ini kita lihat di negeri kita saat ini, bagaiman rezim yang sebelumnya dimanatkan oleh rakyat yang berdaulat, malah diakhir periodenya sangat kental sekali melalukan berbagai upaya untuk tiga periode, kalau skenario utamanya tidak berhasil, maka plan b, semua calon adalah orangnya saya, ini sekali lagi disiapkan sebagai Plan B jika Plan A tiga periode tidak terwujud, substansinya adalah melanjutkan atau melindungi kekuasaaan yang mereka ingin jaga tersebut. Dan ini tidak jauh dalam kompromi dengan Cina, dalam kemasan proyek jutaan dolar yang harus dilanjutkan setelah 2024.

Situasi ini persis digambarkan surah di atas, dan kita lihat setiap instrumen ototritas, baik berkaitan dengan pemilu, peradilan semua sudah dipegang, situasi begitu komplek saat ini, sehingga dalam kesempatan singkat ini, tidak berlebihan kalau kita katakan, bahwa situas-situasi seperti sudah memungkinkan untuk melakukan impeachent, maka dari tanah lancang kuning ini, dari Kota Dumai ini, dari Kota Impian Ini, partai Ummat malam ini meneriakkan, tidak ada cara lain, untuk menyelamatkan Indonesia, selain dengan “People Power”, yang kita dorong secara konstitusional, kontiniu, substansif, konstruktif, damai, tidak menumpahkan darah, dan kita dorong DPR untuk melaksanakan fungsinya melakukan impeachment atau pemakzulan kepada Kepala Pemerintah yang tidak sesuai lagi menjalankan roda Pemerintahan sesuai amanah pasal 7a, UUD 45.”

Atas nama Partai Ummat, Ridho Rahmadi mengatakan dengan tegas bahwa cawe-cawe presiden Jokowi sangat sulit diterima oleh akal sehat maupun hati nurani, karena:

1. Mengacaukan netralitas seluruh jajaran pemerintahan.
2. Diterjemahkan sebagai bentuk instruksi kepada seluruh jajaran pemerintah agar mengerahkan semua sumber daya negara, baik personil maupun materil, untuk kemenangan salah satu capres.
3. Dapat menghidupkan kembali dwifungsi TNI dan menghilangkan netralitas.
4. Keberpihakan presiden Jokowi terhadap Ganjar Pranowo dn Prabowo, dan ketidakberpihakan terhadap Anies Baswedan yang ditunjukan dengan cara yang jauh dari moral.
5. Publik menilai, diganggunya Partai Demokrat dan Partai Nasdem dengan berbagai cara melalui penyalahgunaan kekuasaan, dan juga kasus Formula E, adalah upaya sistematis untuk menggagalkan pencapresan Anies Baswedan.
6. Semakin kentara didorong karena kepentingan presiden Jokowi untuk melanjutkan proyek-proyek mercusuar/jutaan dolar dari China yang membutuhkan kepastian setelah tahun 2024.
7. Tekanan dari China terhadap presiden Jokowi yag menjadi salah satu pendorong untuk tiga periode, dan jika tidak berhasil, maka skenario “all presidents’ men” harus dijalankan, supaya bisa melanjutkan proyek-proyek dari China tersebut.